Selasa, 17 Juli 2018

KOMITMEN DAN KREDIBILITAS DIRI, KENISCAYAAN BAGI PEMIMPIN

OLEH : DR H SUHARDI DUKA, MM



Untuk suatu jadwal penting di pagi hari, katakanlah seperti Ujian, atau rapat penting. Sering kita menyetel alarm di Handphone (HP) kita dengan menunjuk pukul 05.00 pagi untuk bangun belajar dan mempersiapkan rapat.

Tapi saat berbunyi, ternyata kita tidak bangun. Kita justru berusaha manggapai telepon genggam itu untuk segera menyetop alarm, kemudian tidur lagi. Alasannya cukup sederhana; biar tidur dulu. Kita lagi ngantuk, ujian atau rapatnya jam 9 kok.

Kejadian ini berkali-kali sering kita alami. Saat kita membuat keputusan dan rencana, saat itu pula kita tidak mampu melakukannya. Seperti berjanji berhenti merokok, betul saat sakit dia berhenti. Tapi setelah sembuh, seminggu kemudian merokok lagi.

Riset menunjukkan, banyak orang yang tidak menindak lanjuti sasaran yang telah ditetapkan, atau tidak memenuhi  janji-janji dan komitmen-komitmen yang telah dibuatnya sendiri.

Kredibilitas itu sederhana memahaminya. Sebab kredibilitas itu maknanya, terbangun dari diri. Karena itu, dalam membangun komitmen diri harus diawali dengan timbangan rasional. Seperti halnya jangan menyetel alarm pukul 5 pagi jika hanya mampu bangun saat pukul 07.00 pagi.

Kalau anda pemimpin muda, mulailah dari hal yang mudah dilakukan. Buatlah janji, dan komitmen yang tidak sulit untuk ditepati. Dengan kebiasaan seperti itu, akan membentuk kredibilitas diri Anda.

Menurut Cardinal de Retz, seseorang yang tidak mempercayai dirinya sendiri tidak akan pernah benar-benar mempercayai orang lain. Seseorang yang selalu menjaga kredibilitas dan komitmennya akan selalu merasa layak. Semakin kita melakukannya semakin besarlah keyakinan kita bisa melakukannya. Demikian juga dengan kepercayaan diri dengan orang lain.

Setiap orang memiliki karakter masing-masing. Katakanlah seperti Baharuddin Lopa yang dikenal berkarakter jujur dan sederhana. Pun dengan BJ. Habibie dengan karakter kepemimpinan, teknologi dan Islami.

Sebalinya, ada juga pemimpin lokal yang dikenal masyarakatnya senang berbohong. Karena hampir seluruh janji dan kata-katanya tidak pernah ditepati!

Pemimpin yang berkarakter seperti ini tentu tidak pantas dikatakan pemimpin. Ia jadi pemimpin karena adanya celah dan kelemahan dari sistem demokrasi. Alias rakyat keliru memilih. Karena Demokrasi bukanlah sistim yang sempurna. Dia juga membawa cacat bawaan.

Akan tetapi dibanding dengan sistim lain katakanlah monarki atau sosialis komunis, tentu pilihan kita adalah demokrasi yang tidak sempurna.

***
Ada empat inti pembentukan kepercayaan diri. Pertama, integritas. Konsep ini pada dasarnya mengandung pesan untuk berkomitmen pada kejujuran. Bahkan lebih dari itu, integritas adalah keseluruhan kelakuan apa yang anda sendiri ajarkan.

Kedua, niat. Ini berkaitan dengan motif, dan ketulusan yang ada pada diri setiap individu.

Ketiga, kemampuan atau kompetensi. Dan keempat, Daya alias kecakapan berkomunikasi.
Keempat hal di atas akan membuat diri anda layak. Percayalah, bahwa anda adalah seorang yang selalu komitmen pada setiap keputusan dan rencana. Baik dalam lingkup perusahan, ataupun organisasi dan birokrasi. Apalagi jika anda seorang politisi. (Sdk)

Jumat, 15 Juni 2018

DUKA PERS DI UJUNG RAMADHAN : IBU DIMANA AYAH ?



Oleh: Wilson Lalengke

KOPI,  - _Pertama kalinya anak menanyakan ayah, Oh Ibu dimana Ayah? Dengan sabar Ibu menjawab anaknya, Ayahmu di dalam peperangan._

_Kedua kalinya anak menanyakan ayah, oh Ibu dimana Ayah? Dengan sedih Ibu menjawab anaknya, Ayahmu di dalam penjara._

_Ketiga kalinya anak menanyakan ayah, oh Ibu dimana Ayah? Dengan tangis Ibu menjawab anaknya, Ayahmu di dalam kuburan..._

Cuplikan di atas adalah potongan lagu perjuangan jaman dulu, yang menggambarkan kesengsaraan sekaligus kehebatan sebuah keluarga pejuang di tanah air ini. Penjajahan harus dihentikan. Penjajah harus dienyahkan.

Untuk itu setiap lelaki dewasa dan kuat harus rela meninggalkan keluarganya untuk ikut bergabung ke medan perang bersama pemuda lainnya. Hasilnya, Indonesia merdeka! Namun, sang ayah kembali ke rumah tinggal nama. Gugur di medan perang atau membusuk di dalam penjara. Itulah gambaran masa perjuangan dahulu sebelum Indonesia merdeka.

Keadaan dulu itu rupanya belum berubah. Kondisi keterjajahan bangsa masih berlanjut. Hingga hari-hari ini. Bahkan lebih parah. Diperbudak orang lain masih lebih baik daripada diperbudak saudaramu sendiri, kata orang tua-tua.

Perjuangan, dengan demikian harus terus berlanjut. Praktek penjajahan yang bertukar pihak, model, dan strategi di negeri tercinta ini harus dihentikan. Para penjajah harus dienyahkan.

Dienyahkan? Yakin? Dienyahkan kemana?

Benarlah kata Soekarno: "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah asing. Perjuanganmu akan lebih sulit, karena melawan penjajah yang adalah saudaramu sendiri".

Medan laga perjuangan melawan kezaliman para penjajah jaman now yang cukup mirip dengan medan laga jaman old adalah medan perjuangan pers. Wartawan adalah pemuda pejuang kemerdekaan bangsanya. Para oknum penguasa dholim berkelindan erat dengan para oknum pengusaha hitam di satu sisi sebagai penjajah bangsa sendiri.

Jajaran oknum aparat hukum, dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara, di lain pihak berperan sebagai pasukan centeng para penjajah itu. Jalinan kongkalikong antar oknum di lembaga-lembaga penegak hukum ini, bertameng undang-undang dan peraturan, senantiasa berusaha menjalankan tugasnya dengan baik demi mendapatkan roti dan anggur dari tuannya, penjajah berparas pribumi.

Beberapa oknum institusi pengampu pers seperti perusahaan pers dan organisasi pers, juga ikut-ikutan mengambil bagian dari perselingkuhan para penjajah berkulit sawo matang itu. Mereka tergiur juga untuk menikmati nikmatnya anggur merah dan roti keju di meja para penjajah lokal ini. Tanpa empati, tanpa simpati, tanpa rasa bersalah sedikitpun melihat rakyat, sesama sebangsanya tertindas dan terlindas mati di popor senapan para centeng beringas itu. Pun, mereka tidak beringsut sedikitpun walau yang mati di-lars oleh para herder berhati kelam di depan matanya itu adalah sesama pekerja pers.

Soekarno benar. Perjuangan ini memang sulit. Bahkan jauh lebih sulit, lebih mengerikan dari yang sang proklamator itu bayangkan. Kalangan pekerja pers sebagai kaum pejuang rakyat mungkin tidak terlalu sulit menghadapi para mafia penjajah negeri ini, jika bukan karena satu hal: PENGHIANAT PERS!

Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan pasal 15 ayat (1) UU No 40 tahun 1999, _"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen"_, dimaksudkan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam pasal 15 ayat (2) UU No 40 itu. Namun faktanya, para oknum pengurus lembaga ini justru menjadi penghianat pers melalui berbagai kebijakannya yang membelenggu dan memberangus kemerdekaan pers Indonesia. Mereka dengan licik, tidak hanya membiarkan para pekerja pers dipersekusi oleh para mafia penjajah rakyat, tetapi malahan merekomendasikan agar para pejuang pers dieksekusi sesuai keinginan banal kelompok yang dikontrol dan dikritisi oleh pers. Demikian miris-memilukan ketika tempat berlindung dari serangan para komprador penjarah negeri, entah disadari atau tidak, justru berselingkuh dengan para penyerang, secara aktif memborgol pers dan menyerahkannya ke oknum aparat penjaga keamanan para penjajah rasa tempe busuk itu.

Bung Karno! Hari-hari ini kami berduka, teramat sangat! Satu teman kami, pejuang rakyat harus tewas di Kotabaru, medan pertempuran melawan 'penjajah yang adalah saudaramu sendiri' yang ganas itu. Muhammad Yusuf, sipejuang rakyat di kampungnya, mati di Lapas Kotabaru akibat kesewenang-wenangan PT. MSAM milik oknum pengusaha hitam, yang diback-up para oknum jenderal; ia harus melepas nyawanya di penghujung Ramadhan 1439 H. Akibat rekomendasi sebuah lembaga penghianat pers, teman kami itu harus merasakan jeruji besi sebelum tewas dan membusuk di sana.

Bung Karno! Sudihlah Engkau datangi kedua anak almarhum, bantu beri jawaban atas pertanyaan mereka di hari lebaran, 1 Syawal 1439 Hijriah ini: Ibu dimana Ayah? (WIL/Red)

_Penulis adalah Ketua Umum PPWI Nasional, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012._

Sabtu, 02 Juni 2018

Maraknya Persekusi terhadap Jurnalis, Dampak Dari Kinerja Dewan Pers Yang Salah Arah


Oleh: Wilson Lalengke


KOPI, Berbagai peristiwa miris, menyedihkan, bahkan mengerikan yang menimpa para jurnalis di berbagai tempat di Indonesia merupakan dampak dari lemah dan mandulnya kinerja Dewan Pers selama ini. Kejadian penyerangan kantor redaksi Radar Pos di Depok dua hari lalu oleh segerombolan orang yang menamakan dirinya sebagai para kader partai politik tertentu, menjadi salah satu contoh kasus penyerangan terhadap wartawan yang dapat dikategorikan sebagai persekusi terhadap jurnalis.

Kemarin, Kamis, 31 Mei 2018, Suwondo, wartawan media buser24.com dikeroyok sejumlah orang yang diduga menjadi "herder" oknum pimpinan desa, di Desa Buniasih, Kecamatan Tegal Buleud, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, saat sang wartawan menginvestigasi dugaan penyalahgunaan anggaran desa tersebut.

Tiga hari sebelumnya, 28 Mei 2018, Muhamad Irwan, wartawan media Bhayangkara, nyaris patah lehernya dianiaya oknum polisi saat meliput dugaan kasus peredaran BBM ilegal di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Berselang satu bulan sebelumnya lagi, seorang Jonathan, kontributor media daerah di Jakarta, meringkuk dipersekusi sejumlah oknum Dispenal di sebuah bungker di Mabes Cilangkap, saat meliput acara pembagian goodybag di Mabes TNI-AL.

Ratusan, bahkan mencapai ribuan, kasus serupa berseliweran di sekitar kita. Tiada henti, tiada kenal waktu dan tempat.

Kasus pelaporan jurnalis ke polisi, baik oleh warga masyarakat biasa hingga oleh para pejabat dan aparat hampir tiap hari terjadi. Kasus teranyar misalnya, tiga jurnalis dilaporkan ke polisi oleh oknum gubernur Sumatera Barat berinisial IP, akibat yang bersangkutan tidak terima diberitakan soal dugaan KKN-nya. Selang tiga bulan terakhir, tidak kurang dari 5 kasus pelaporan jurnalis ke polisi di Sumatera Barat yang sempat heboh di publik. Bahkan kasus Ismail Novendra, jurnalis Jejak News, yang melibatkan oknum Kapolda Sumbar, sedang bergulir di pengadilan di Padang saat ini.

Sungguh banyak sudah, jurnalis dianiaya, dipersekusi, bahkan terbunuh, dikriminalisasi di mana-mana. Tugas jurnalistik penuh resiko. Jika bukan ke rumah sakit, yaa... mereka diseret ke kantor polisi, atau yang terparah ke kuburan.

Belum lagi terhitung mereka yang dikategorikan sebagai jurnalis warga, atau di tingkat dunia dikenal sebagai citizen reporter, yang juga selalu jadi bulan-bulanan para oknum yang tidak terima diberitakan oleh para pewarta warga. Dus, para wartawan yang tersandung masalah karena jebak-menjebak bernuansa "duit" dengan oknum aparat atau pejabat yang menjadi obyek investigasi, yang dijadikan mangsa para pengganggu kerja-kerja jurnalisme. Data ini akan menambah panjang lagi jumlah kasus penyerangan dan/atau penganiayaan terhadap para penggiat jurnalisme yang terekam di memori publik selama ini.

Pertanyaan yang harus diwacanakan adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah regulasi yang menjamin eksistensi kemerdekaan pers di tengah masyarakat Indonesia yang menganut sistem demokrasi ini kurang mampu membentengi para pekerja media massa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai "pengumpul, penyimpan, pengolah, dan penyebar informasi melalui media yang mereka kelola"? Apakah yang salah dari lembaga-lembaga pengampu kehidupan sosial, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara kita sehingga kondisi pers di tanah air belum banyak berubah dari orde sebelum reformasi?

Apapun pertanyaan yang muncul, keberadaan sebuah institusi negara yang berkantor di gedung Dewan Pers di Jl. Kebon Sirih No. 32-34 Menteng, Jakarta Pusat, akan menjadi muara pembahasannya. Mengapa? Karena Dewan Pers, yang dibentuk berdasarkan UU No. 40 tahun 1999, merupakan sebuah lembaga negara yang diberi tugas dan fungsi menjadi semacam "lembaga pelindung dan pembina" pers Indonesia. Selama lembaga ini tidak mampu memfungsikan diri sebagai pelindung dan/atau pembina yang baik dan benar terhadap binaannya, maka sangat wajar jika banyak anak binaannya yang dibinasakan di lapangan.

Dalam sistem manajemen sebuah lembaga yang baik, keputusan-keputusan pimpinan tertinggi di lembaga itu diambil tidak lain untuk menjaga agar tetap terjadi peningkatan dan perkembangan kinerja organisasi lembaga tersebut beserta stakeholder-nya. Jika terjadi sebaliknya, maka keputusan itu dianggap invalid atau cacat dan harus dihapuskan. Perlu dirancang dan dibuat keputusan baru yang lebih mengakomodir pencapaian tujuan organisasi.

Terkait dengan kinerja manajemen di tubuh lembaga Dewan Pers, seharusnya institusi ini tidaklah sulit menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Visi besar yang wajib diwujudkan Dewan Pers sudah amat jelas tertulis dalam pasal 28F UUD NRI, yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Visi ini kemudian dipertegas dalam pasal 2 dan pasal 4 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999, yang isinya: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (pasal 2); Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (pasal 4 ayat 1).

Berdasarkan pedoman tersebut di atas, Dewan Pers semestinya dapat menetapkan misi lembaga yang mengarah kepada pencapaian visinya itu. Salah satu misi Dewan Pers adalah melindungi kemerdekaan pers demi terwujudnya kebebasan pers di Indonesia. Segala daya upaya, termasuk miliaran rupiah uang rakyat yang dialokasikan setiap tahun kepada lembaga ini harus ditujukan untuk melaksanakan tugas melindungi kebebasan pers, membentenginya dari segala bentuk hantaman yang mengancam kemerdekaan pers.

Untuk memperlancar dan memperkokoh kemampuannya menjaga kemerdekaan pers, lembaga tersebut diwajibkan melaksanakan program edukasi jurnalistik bagi semua kalangan, baik pekerja media massa maupun masyarakat umum, termasuk semua pejabat dan aparat negara. Sinergitas antar semua elemen bangsa dalam menumbuhkan kehidupan pers yang bebas merdeka dalam bingkai keharmonisan dan persatuan bangsa perlu diciptakan. Pencerdasan publik terkait pers dan media massa harus menjadi program kerja utama Dewan Pers sebagai lembaga pembina pers nasional.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 sesungguhnya sudah cukup baik dan detil dalam menjelaskan langkah-langkah kongkrit yang patut diambil dan dilaksanakan oleh lembaga pengampu bidang jurnalisme seperti Dewan Pers itu. Pasal 15 ayat (2) dari UU ini telah menuliskan dengan jelas tentang tugas pokok dan fungsi Dewan Pers. Sekedar untuk mengingatkan para pengurus Dewan Pers saat ini, atau siapapun yang nantinya menjalankan tugas di lembaga tersebut, berikut dikopi-pastekan butir-butir tupoksi dewan pers yang selama ini terabaikan.

Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
g. mendata perusahaan pers. (UU No 40 tahun 1999, pasal 15 ayat 2).

Semoga pengurus Dewan Pers menyadari bahwa lembaganya tidak diberi tugas menjadi regulator pers Indonesia. Mereka harus sadar bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan selama ini merupakan penghianatan terhadap UUD NRI, pelanggaran berat terhadap konstitusi. UU Pers yang menjadi landasan pembentukan Dewan Pers dilanggar sendiri oleh lembaga tersebut. Dan lebih jauh, keputusan yang dikeluarkan selama ini telah menjadi semacam dasar legitimasi yang menyuburkan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Dus, yang fatal, ketika terjadi penyerangan, penganiayaan, persekusi, dan berbagai perlakuan buruk terhadap jurnalis, Dewan Pers tidak melakukan tindakan pembelaan, perlindungan, dan/atau pencegahan apapun.

Justru sebaliknya, Dewan Pers telah menjadi bagian dari para pihak yang gemar mengkriminalisasi jurnalis, memberi cap negatif terhadap jurnalis. Ketika lembaga itu diam terhadap berjatuhannya para jurnalis akibat penganiayaan dan penyerangan, sama artinya bahwa Dewan Pers bersekongkol dengan para penyerbu tersebut.

Kemerdekaan pers hanyalah utopia belaka di tangan pengurus Dewan Pers yang salah arah. (*)

_(Penulis adalah Ketua Umum PPWI, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012)_

Rabu, 30 Mei 2018

Sambut Hari Lahir Pancasila, PPWI Lampung dan Ir Anang Prihantoro Adakan Sosialisasi Pancasila



KOPI, PPWI Provinsi Lampung dan PPWI Kota Bandar Lampung bekerjasama Anggota DPD RI Perwakilan Lampung, Ir. Anang Prihartono akan menggelar kegiatan Sosialisasi MPR RI tentang Pancasila dengan tema ”Pancasila Menyemai Toleransi, Menangkal Ujaran Kebencian, Radikalisme dan Terorisme”, Sabtu (02/06) mendatang. Kegiatan ini merupakan wujud dari kepedulian PPWI Provinsi Lampung terhadap hari lahirnya Pancasila pada 01 Juni 2018 serta kemajuan generasi bangsa yang bersendikan Pancasila.

Pembicara yang akan dihadirkan pada sosialisasi tentang Pancasila adalah Ir. Anang Prihartono yang merupakan anggota DPD RI Perwakilan Lampung dan Drs. T. Budiman Diklaim, MSAB. Kegiatan akan dipusatkan di SMA Negeri 2 Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, yang akan diikuti oleh 200 peserta dari utusan masing-masing sekolah di antaranya SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Muhammadiyah, SMA Widya Yahya, SMK Negeri, SMK PATRIA, SMK YAPEMA, SMK TELKOM, SMK Widya Yahya, SMK Teknika Grafika Kartika, STIKES AISYAH, STIT, dan IMM.

Selain peserta sosialisasi, PPWI Lampung juga akan mengundang pejabat setempat seperti Kapolsek Gading Rejo, Danramil Gading Rejo, Camat Gading Rejo dan Kepala Pekon Wonosari serta beberapa tamu undangan lainnya.

Menurut ketua DPD PPWI Lampung, Edi Suryadi, SE, tujuan kegiatan ini adalah agar para generasi muda memahami dengan baik tentang nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mengimplementasikan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. "Dengan kegiatan sosialisasi tentang Pancasila ini diharapkan generasi muda terutama siswa dan mahasiswa di Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu mampu memahami nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ideologi Pancasila serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Edi, yang juga merupakan Koordinator Regional PPWI se-Sumatera.

Sementara itu, Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, melalui Sekretaris Jenderal PPWI Fachrul Razi, MIP menyampaikan bahwa DPN PPWI sangat mendukung kegiatan yang akan diselenggarakan oleh para kader PPWI di Lampung. "Kita sangat mendukung kegiatan positif yang dilakukan kawan-kawan PPWI Lampung, bersempena dengan peringatan hari lahirnya Pancasila tahun ini. Kita berharap agar hal tersebut dapat diadopsi oleh kawan-kawan PPWI di daerah lainnya dengan kreasi kegiatan masing-masing," kata lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (EDS/Red)

Naskah dan Foto kiriman Ketua Umum DPN PPWI Bpk Wilson Lalengke Via WA 

Senin, 21 Mei 2018

AKSI SOLIDARITAS JURNALIS DUKUNG RYAN RAHMAN KORBAN TEROR PEKANBARU


 - Puluhan jurnalis dari berbagai media masa menggelar aksi simpatik, doa bersama, pembacaan puisi dan solat gaib bersama di depan Markas Polda Metro Jaya, Ahad malam (20/05/2018). Masa memberikan dukungan pada keluarga korban terorisme di berbagai daerah terutama pada Ryan Rahman Jurnalis salah satu media tv nasional di Pekanbaru Provinsi Riau.

Iskandar Koordinator aksi Solidaritas Untuk Jurnalis Korban Teror Pekanbaru (Solinas - KTP) mengatakan, terorisme adalah musuh semua agama, musuh kemanusiaan dan musuh peradaban. Para pelaku teror dengan alasan apapun, motif apapun adalah tindakan di luar perikemanusian,


“Tak ada satupun ajaran agama yang membenarkan tindakan teror, membunuh orang tak berdosa yang tak ada kaitan apapun dengan konflik dan perang di dunia internasional,” tegas Iskandar saat di depan Markas Polda Metro Jaya.

Ia juga mengatakan, sebagai jurnalis yang merupakan bagian dari warga negara serta tiang keempat demokrasi. Kami mengecam keras, mengutuk tindakan para pelaku teror yang telah menebar ketakutan, membunuh tanpa kenal ampun di berbagai wilayah di Indonesia mulai Jakarta, Surabaya dan terutama korban saudara seperjuangan kami Ryan Rahman, wartawan TV One di Pekanbaru Provinsi Riau pada Rabu 16 Mei 2018 lalu.


“Kami ingin menyampaikan pesan kepada para teroris bahwa kami para jurnalis sebagai bagian rakyat Indonesia, " Kami tidak takut akan tindakan teror yang kalian lakukan. Kami tidak akan berhenti takut dan akan terus menyiarkan berita kepada publik bahwa tindakan kalian para teroris adalah tindakan biadab, musuh semua rakyat, musuh kemanusiaan, apapun latar belakang dan agamanya,”bebernya.

Dalam aksinya, puluhan jurnalis tengah melakukan Aksi simpatiknya dengan pembakaran lilin, pembacaan puisi, doa dan dukungan pada jurnalis Ryan Rahman dari Solidaritas Untuk Jurnalis Korban Teror Pekanbaru (Solinas - KTP) menyampaikan sikap sebagai berikut.



Adapun pesan aksi simpatik yang disampaikan puluhan jurnalis melalui Koordinator Aksi Iskandar, diantaranya adalah :

1. Awak media/Jurnalis agar tidak usah takut untuk terus memberitakan tindakan teror sebagai musuh semua agama, musuh kemanusian & musuh peradaban.#JurnalisTidakTakut.

2. Memberi dukungan penuh pada Ryan Rahman agar segera pulih kembali dan terus berkiprah sebagai jurnalis.

3. Mendesak aparat keamanan & penegak hukum (TNI/Polri) agar segera membasmi para pelaku teror sampai ke akar-akarnya.***
Sumber dan foto : Redaksi PPWI Media Net.

Senin, 07 Mei 2018

Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat , Polisi Dilarang Brutal



Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, melalui Sekretaris Jenderal PPWI, Fachrul Razi, mengecam tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum Polisi dengan memukuli warga pada saat event debat kandidat II Pilkada Bupati/Wakil Bupati Deiyai yang berlangsung di Guest House Nabire, Sabtu (5/5/2018).

Sebagaimana ramai diberitakan, bahwa dalam debat kandidat II Pilkada Kabupaten Deiyai, sempat terjadi keributan yang berujung pemukulan terhadap salah seorang warga alumni IPDN atas nama Mando Mote yang merupakan warga Deiyai oleh oknum anggota Kepolisian yang bertugas. Tindakan kekerasan itu seperti terlihat dalam video yang sempat beredar luas di jejaringan sosial.

Di dalam video tersebut, terlihat lebih dari satu orang oknum polisi yang diduga ikut melakukan kekerasan terhadap korban atas nama Mando Mote, warga yang memprotes atas penyelenggaraan debat kandidat secara tertutup saat itu.

Selain Mote, seorang wartawan atas nama Abet You dari Tabloid Jubi juga sempat mendapat perlakuan kasar polisi, diintimidasi dan diminta untuk tidak mendokumentasikan kejadian kekerasan terhadap Mote tersebut. Polisi bahkan sempat merampas handphone wartawan Jubi, dan terjadi saling dorong hingga kacamatanya pecah.

Menanggapi insiden memalukan tersebut, Wilson menjelaskan, bahwa moment pilkada dengan segala dinamikanya seyogyanya menjadi ajang perhelatan pesta demokrasi rakyat, yang oleh karena itu antusiasme dan keterlibatan sebanyak mungkin warga menikmati perhelatan rakyat itu mesti diapresiasi dan diakomodir.

"Polisi yang Promoter, yang profesional, modern, dan terpercaya, sangat tidak dibenarkan mencederai momentum pilkada itu dengan brutalisme membabi-buta, menyerang warga," tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Minggu (6/5/2018) di Jakarta.

Sehubungan dengan itu, Wilson meminta kepada Kapolri selaku penanggung jawab tertinggi atas tingkah-laku bar-bar anak buahnya di lapangan, wajib mengusut, memproses, dan memberikan sanksi terhadap oknum-oknum polisi berjiwa premanisme di Nabire, Papua itu.

Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau kepada para warga korban keganasan oknum polisi dan segenap keluarga besar masyarakat di Kabupaten Deiyai agar tetap tenang, dan ikut menjaga keamanan, serta menghindari tindakan main hakim sendiri.

"Mari bersabar sambil berdoa semoga para oknum polisi dan segenap pimpinannya segera sadar diri bahwa isi perut dan celana dalam mereka dibiayai dari uang rakyat, sehingga mereka wajib menjaga dan melayani rakyat dengan sebaik-baiknya," sebut Wilson Lalengke. (JML/Red)

Senin, 30 April 2018

Bupati Mamuju Lantik Drs.H. Sahmin Lihawa, MM sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Manakarra Mamuju



WWS- Mamuju, Pada hari ini Senin Tanggal 30 April 2018 bertempat di Aula Kantor PDAM Tirta Manakarra Mamuju yang terletak di jalan Kurungan Bassi , Bupati Mamuju Drs. H. Habsi Wahid, MM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No : 188.45/342/IV/KPTS/2018, tanggal 16 April 2018 melantik dan mengambil Sumpah Dewan Pengawas PDAM Tirta Manakarra Mamuju masa Bhakti 2018 - 2022, Drs. H. Sahmin Lihawa, MM , pelantikan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Mamuju Hj. Sitti Suraidah Suhardi, Se, M.Si  Sekertaris Daerah H. Suaib, S.Sos, MM beberapa pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Daerah Kab Mamuju, Direktur , Dewan Pengawas dan seluruh kariyawan - karyawati Kantor PDAM Tirta Manakarra dalam suasana sederhana namun hikmat.


Dalam pernyataan pelantikannya Bupati Mamuju Bpk Drs.H Habsi Wahid, MM  mengatakan antara lain bahwa " Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju No.188.45/342/KPTS/2018, tanggal 16 April 2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Manakarra Mamuju priode 2018 - 2022, maka pada hari ini tanggal 30 April 2018 Saya Bupati Mamuju dengan resmi melantik Sdr. Drs. H Sahnun Lihawa, MM , sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Manakarra Mamuju, Saya percaya bahwa saudara dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.
Mamuju 30 April 2018,
BUPATI MAMUJU,
Drs. H. Habsi Wahid, MM


Dari kiri ke kanan Dewan Pengawas Yang baru dilantik Bpk Drs. H Sahmin Lihawa, MM, Sekda Kab Mamuju Bpk. H. Suaib, S.Sos, MM, Bupati Mamuju Bpk Drs. H. Habsi Wahid, MM, Ketua DPRD Kab Mamuju Ibu Hj Sitti Suraidah Suhardi, Se, M.Si dan Direktur PDAM Tirta Manakarra Mamuju Bpk Muh. Nur, Se.***