TIBA DI PALU PRESIDEN LANGSUNG PIMPIN RATAS

Setibanya di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, pada Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo langsung memimpin rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah jajarannya terkait bencana gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah.

Tiba pada pukul 13.06 WITA, Presiden disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu tampak juga Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ermi Widyatno, dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang.

Presiden kemudian menuju ruangan yang berada di bandara dan langsung ratas bersama Gubernur Sulteng, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M Syaugi.

Setelah ratas, Presiden yang mengenakan jaket loreng hijau-hitam TNI, kemudian memberikan arahan kepada prajurit TNI di pelataran atau teras bandara. Secara khusus, dirinya meminta kesiapan para prajurit TNI untuk bekerja keras dalam tahapan evakuasi.

"Saya minta saudara-saudara semuanya siap untuk bekerja siang dan malam menyelesaikan yang berkaitan dengan evakuasi, siap?" kata Presiden.

“Siap!” jawab prajurit TNI serempak.

Selain evakuasi, Kepala Negara juga meminta kesiapan para anggota TNI untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah ini.

"Juga bekerja keras bersama-sama dengan masyarakat, dengan seluruh komponen Polri, masyarakat dan seluruh lembaga dan kementerian agar kita semuanya bisa segera menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah ini," ujarnya.

Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung bergerak untuk meninjau sejumlah titik yang terdampak bencana.

Titik pertama yang dituju adalah Perumnas Balaroa dan tiba pada pukul 13.55 WITA. Di lokasi ini, Presiden meninjau lokasi reruntuhan bangunan dan menyerahkan bantuan.

Setelah itu titik berikutnya yang akan ditinjau Presiden adalah Pantai Talise. Pantai ini merupakan tempat wisata utama di Palu dan terdampak tsunami paling parah.

Selanjutnya Presiden akan menuju Rumah Sakit Undata dan terakhir Presiden akan meninjau posko pengungsi di Lapangan Vatulemo.

Palu, 30 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

PRESIDEN BERTOLAK KE PALU TINJAU DAERAH TERDAMPAK GEMPA DAN TSUNAMI

Dua hari pascabencana, Minggu, 30 September 2018, Presiden Joko Widodo memutuskan bertolak ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk meninjau langsung daerah terdampak gempa dan tsunami. Seperti diketahui, gempa berkekuatan magnitudo 7,4 yang juga menyebabkan tsunami mengguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat, 28 September petang.

Saat mendengar gempa dan tsunami terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, Presiden memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan operasi tanggap darurat.

Untuk itu, Menko Polhukam, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sosial, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala BNPB, Wakapolri  telah tiba di Palu, Sabtu, 29 September 2018.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Sabtu malam (29/9) menjelaskan bahwa Presiden memutuskan meninjau langsung ke Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu untuk mengetahui kondisi pascabencana saat ini.

“Presiden akan memberikan arahan terkait prioritas yang harus dilakukan, serta keputusan yang diperlukan terkait dengan dampak bencana di lapangan. Fokus utama saat ini adalah evakuasi korban dan juga pengiriman bantuan,” ucap Pratikno.

Selain itu, sulitnya melakukan koordinasi dalam menangani dampak gempa dan tsunami akibat terputusnya jalur komunikasi menjadi faktor lain yang membuat Kepala Negara bersegera meninjau langsung ke daerah terdampak gempa dan tsunami.

Dalam kunjungan ke Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah ini, Presiden dan rombongan menggunakan Pesawat Boeing 737-400 TNI AU melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Surakarta. Rombongan Presiden lepas landas pada pukul 10.07 WIB.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan penggunaan Boeing 737-400 TNI AU dalam kunjungan kali ini dikarenakan kondisi landasan pacu Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu.

“Landasan pacu yang bisa digunakan hanya sepanjang 2.000 meter dari 2.400 meter landasan pacu yang ada dan kemarin saya bersama rombongan menggunakan jenis pesawat Boeing 737-400,” ucap Hadi.

Setibanya di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Presiden dan rombongan direncanakan akan meninjau beberapa lokasi yang terkena dampak gempa dan tsunami, yaitu Pantai Talise, Perumahan Balaroa, dan Rumah Sakit Wira Buana.

Dalam penerbangan ke Palu ini Presiden didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya Basuki Hadimuljono, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda Trisno Hendradi, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono.

Surakarta, 30 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

PEMUDA PANCASILA SULBAR DAN MAMUJU KIRIM BANTUAN UNTUK BENCANA PALU DAN DONGGALA

Mamuju - Wws, Mpw Pemuda Pancasila Sulbar dan Kab. Mamuju , Malam ini tanggal 29 September 2018 jam 20.10 Wita, memberangkatkan Tim dari Pemuda Pancasila  menuju Palu Sulawesi Tengah, dalam rangka mengemban tugas kemanusiaan.

  " Bekerjasama dengan Rumah sakit mitra manakarra mengirim bantuan tim Medis dan ambulance serta 1 pleton pemuda Pancasila sebagai tim bantuan evakuasi untuk bantuan kemanusiaan gempa/tzunami palu lengkap dengan obat2an dan bahan makanan" . Kata DR H Suhardi Duka, MM di Rumah Sakit Mitra Manakarra saat melepas Rombongan menuju Palu.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulbar itu  berharap  " Agar Bantuan itu menjadi berkah bagi semua  " Kata Pa SDK .

Sementara itu Hj Sutina Suhardi Ketua MPD Pemuda Pancasila Kab Mamuju berharap agar Tim dari Pemuda Pancasila dapat mengemban misinya menolong mereka yang terkena Bencana dengan  memberikan bantuan pengobatan dan pemulihan bagi yang  sakit , mereka yang tertimpa musibah dan tinggal di pengungsian sangat membutuhkan makanan, selimut dan Obat2an ya...kepada mereka yang sangat membutuhkan itu yang kita beri bantuan  " Kata Tina dengan semangat .***

Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita Atas Bencana Gempa di Sulawesi Tengah

_Pemerintah langsung bergerak cepat lakukan penanganan darurat atas musibah ini_


Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita mendalam atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan sekitarnya. Hingga saat ini, Kepala Negara juga masih terus memantau perkembangan terkini dari daerah terdampak gempa itu.

"Saya dan kita semua ikut berduka cita atas terjadinya gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala, di Palu, dan sekitarnya. Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari Kepala BNPB meskipun informasi itu belum semuanya ada karena memang sulit untuk telepon ke sana," ujar Presiden dalam pernyataan resmi di kediamannya di Solo, pada Jumat, 28 September 2018, pada pukul 23.10 WIB.

Presiden mengatakan, sedari sore tadi telah mencoba menghubungi Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengetahui keadaan di sana. Namun, upaya tersebut masih belum berhasil karena sambungan komunikasi yang terganggu.

Presiden Joko Widodo langsung bergerak cepat dengan memerintahkan Menkopolhukam untuk mengkoordinasikan jajarannya baik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI untuk melakukan penanganan darurat atas peristiwa ini.

"Saya telah perintahkan Menkopolhukam untuk mengkoordinasikan BNPB. Saya sudah telepon tadi ke panglima TNI untuk bersama-sama menangani terutama yang berkaitan dengan penanganan darurat baik pencarian korban, evakuasi, dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diperlukan," tuturnya.

Saat ini, para jajarannya itu sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi terdampak gempa dan tsunami. Ia berharap agar esok hari pihaknya sudah mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai kondisi di lapangan.

"Setiap menit, setiap jam, saya selalu mengikuti peristiwa yang terjadi dari sini. Saya berharap setelah mendapat penjelasan secara penuh baru menentukan rencana," ucapnya.

Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun senantiasa menjaga kewaspadaan terhadap gempa susulan yang mungkin saja terjadi. Dirinya berdoa agar musibah ini dapat dilalui dan diselesaikan bersama.

"Seluruh masyarakat terutama yang berada di Donggala, Palu, dan sekitarnya agar tetap tenang tetapi juga tetap waspada. Kita berharap ini segera bisa diselesaikan bersama-sama," ujar Presiden mengakhiri pernyataan.


Solo, 28 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

Sebarkan Berita Tendensius, Sekber Pers Indonesia : Kmps Jangan Jadi Provokator

Jakarta - Merebaknya informasi terkait 43.000-an media online yang dicap abal-abal oleh Kemenkominfo dalam beberapa hari ini, yang dikutip dari situs online kompas.com edisi Januari 2017, telah menimbulkan keresahan di kalangan pekerja media online di berbagai tempat di Indonesia. Kemunculan dan penyebaran informasi penuh fitnah itu disinyalir dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang atas pertemuan antara para pimpinan organisasi Pers Indonesia dengan Menteri Kominfo Rudiantara pada Rabu, 26 September 2018 lalu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa dalam pertemuan Rabu tersebut terungkap, Menteri Rudiantara mengaku selama ini tidak banyak tahu tentang berbagai masalah yang mendera Pers Indonesia akibat ulah oknum Pengurus Dewan Pers yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers di negeri ini. Menteri juga menyampaikan di depan para pimpinan 9 organisasi pers yang hadir saat itu akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.

Fakta dan perkembangan ini yang kemudian memicu kegerahan para oknum pers, yang selama ini memanfaatkan Dewan Pers sebagai 'anjing penjaga' status quo mereka, yang kemudian menyerang kalangan pers online dengan berita basi dari kompas itu. Hal ini tentu sangat merugikan, tidak hanya bagi ratusan ribu wartawan dan pekerja media online, tetapi juga pemerintah dan publik secara keseluruhan.

Merespon keadaan tersebut, Ketua Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menghimbau semua pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan berita, dus juga mesti cerdas dalam mencerna informasi yang diterima, tidak mudah terprovokasi yang kemudian merespon secara membabi-buta. Lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu secara khusus menasehatkan agar media-media tua dan berskala nasional hendaknya menjadi penerang jalan rakyat, bukan pembuat keonaran dan perusak pers di tanah air.

"Saya amat prihatin, ketika ada media yang sudah berusia cukup tua seperti kompas, masih kekanak-kanakan, senang menyebarkan informasi yang jelas-jelas bersifat melecehkan dan memarginalkan warga masyarakat lainnya," ujar Wilson kepada pewarta media ini melalui pesan WhatsApp messenger-nya, Jum'at, 28 September 2018.

Sebagai sesepuh media, lanjut Ketua Umum PPWI itu, kompas seharusnya lebih arif dan bijaksana dalam pemberitaan. "Jika berita soal 43.000 media online itu dicap abal-abal oleh Menteri Kominfo sekalipun, seharusnya media kompas lebih arif menyikapinya, bertanya dalam hatinya, apakah informasi dari pejabat itu bermanfaat untuk publik, adakah informasi tersebut valid untuk menjadi konsumsi publik. Seandainya pejabat yang bicara itu asal njeplak? Bicara seenak perutnya saja, bagaimana? Berita terlanjur beredar, ratusan ribu rekan jurnalis kehilangan sumber penghidupannya. Ternyata, usia boleh tua, dewasa belum jaminan, apalagi menjadi arif dan bijaksana, masih sangat jauhlah yaa," imbuh pemegang gelar Master in Global Ethics dari Birmingham University Inggris ini.

Kepada puluhan ribu media online se-Indonesia, Wilson menghimbau untuk tetap tenang, terus belajar dan tetaplah berkarya seperti biasa. Dia berharap agar para pekerja media online yang dinistakan oleh para oknum pejabat Kemenkominfo yang disebarluaskan oleh oknum media tua tak beradab itu, harus tetap bersabar, jangan biarkan emosi membakar masa depan kita.

"Tetap bersabar ya kawan-kawan, terus belajar, bekerja, dan berkarya. Ingat, tiada orang lain yang akan membantu Anda dalam kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Jangankan kawan-kawan media tua-bangka itu, pemerintah Andapun tidak akan peduli dengan hidup kita. Pertebal kesabaran, semakin giat berkarya, dan doakan media-media besar itu segera siuman dari status quo-nya," himbau alumni program persahabatan Indonesia Jepang Abad-21 itu menutup pesan WhatsApp-nya. (APL/Red)

KETUM APKOMINDO SIAP HADAPI 12 PERKARA PENGADILAN DAN 5 LAPORAN POLISI

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga Wapemred media Info Breaking News kembali memperoleh gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Rudy Dermawan Muladi yang juga mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Apkomindo selaku penggugat 1 dan Faaz Ismail yang mengklaim dirinya sebagai Sekretaris Jenderal Apkomindo selaku penggugat 2.

Menariknya, kedua nama penggugat tersebut adalah dua dari tiga orang yang dilaporkan Hoky dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik serta ujaran kebencian (UU ITE) melalui Facebook Apkomindo, bersama 1 orang lagi yaitu Michael S. Sunggiardi, ketiganya kini berstatus sebagai tersangka di Polda DIY sejak tanggal 14 Februari 2018, namun hingga kini masih belum P21 meskipun telah lebih dari 7 (tujuh) bulan menjadi tersangka, oleh karena itu menurut Hoky rencananya akan segera ke Polda DIY dan ke Kejati DIY, untuk menindaklanjuti perkara tersebut dengan serius.

Bahwa gugatan mereka diajukan sejak 21 Agustus 2018 dengan Perkara Nomor: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL., Kedua penggugat tersebut diwakili oleh kuasa hukum Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. Selain Hoky, sejumlah pengurus Apkomindo lainnya yang juga turut digugat adalah Muzakkir, Go Andri Sugondo, Agustinus Sutandar, Gomulia Oscar dan Suwato Kumala.

Sementara turut tergugat dalam kasus ini adalah Felix Lukas Lukmana, H. Hendra Widya, SE, MM, MBA, Nurul Larasati SH, Erlien Wulandari, SH dan Dini Lastari Siburian SH.

Berikut Petitum gugatan yang dikutip dari Perkara Nomor: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat, Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail, masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP Apkomindo) Masa Bakti 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Luar Biasa Apkomindo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Apkomindo;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (DPP Apkomindo) yang tidak sah;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang mengaku-ngaku sebagai DPP Apkomindo Masa Bakti 2012-2015 dan 2015-2018 serta melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan dengan mengatasnamakan Apkomindo adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:

A. Akta No. 02 tanggal 13 April 2012 tentang Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), dibuat di hadapan Nurul Larasati, SH, Notaris di Jakarta;

B. Akta No. 19 tanggal 30 Mei 2012 tentang Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo, dibuat di hadapan Nurul Larasati, SH, Notaris di Jakarta;

C. Akta No. 05 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat APKOMINDO, dibuat di hadapan Nurul Larasati, SH, Notaris di Jakarta;

D. Akta No. 01 tanggal 3 Maret 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo, dibuat di hadapan Erlien Wulandari, SH, Notaris di Kota Tangerang;

E. Akta No. 02 tanggal 5 September 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia disingkat Apkomindo, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH, Notaris di Jakarta.

6. Melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan tindakan atau melaksanakan kegiatan dengan mengatasnamakan Apkomindo;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bijvoorrad), meskipun ada upaya hukum bantahan (verzet), banding atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara;

10. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menanggapi isi gugatan tersebut, kepada awak media Hoky dengan wajah tenang menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi gugatan-gugatan tersebut. “Wah, ada lagi gugatan dari kelompok orang-orang yang terus ingin menguasai organisasi Apkomindo, padahal sebelumnya sudah ada 11 perkara di Pengadilan baik Perdata maupun Pidana, sehingga  saat ini menjadi 12 perkara, bahkan 8 dari 11 Perkara telah selesai dengan hasil yang memenangkan Apkomindo kami yang sah berdasarkan SK Kemen Kum Ham RI Nomor: AHU-000478.AH.01.08.Tahun 2017, termasuk telah menang di MA atas gugatan mereka di PTUN tentang SK Kemen Kum Ham RI Nomor: AHU-156.AH.01.07. Tahun 2012, jadi saya yakin sekali, pada saatnya nanti di PN Jaksel pun kami akan memperoleh kemenangan lagi,” ungkap Hoky.

Berikut 12 Perkara terkait dengan Apkomindo:

(1) PN JakTim Perkara No:  479/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM

(2) Pengadilan Tinggi  DKI Jakarta Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI

(3) Hasil dari Perkara No: 340/PDT/2017/PT.DKI, kemungkinan akan ada Lanjutan ke MA (masih menunggu informasi)

(4) Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara No: 195/G/2015/PTUN.JKT

(5)  Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Perkara No: 139/B/2016/PT.TUN.JKT

(6)  Kasasi ke MA Perkara No: 483 K/TUN/2016

(7)  Pengadilan Negeri Bantul Perkara No: 288/Pid.Sus/2016/PN.Btl

(8)  Pengadilan Negeri Bantul Perkara No: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl

(9)  Kasasi ke MA Perkara No: 144 K / PID.SUS / 2018  (Tidak lama lagi akan ada Putusan)

 (10)  Pengadilan Niaga pada PN JakPus No: 53/Pdt.Sus-Hak. Cipta/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

(11)  Kasasi ke MA Perkara No: 919 K/Pdt.Sus-HKI/2018  (Menunggu Putusan)

(12) PN JakSel Perkara No: 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL. (gugatan terbaru)

Selain dari itu laporan Polisi oleh kelompok orang-orang yang terus ingin menguasai organisasi Apkomindo, hingga saat ini terhitung ada 5 (Lima) laporan, diantaranya:

1. Laporan Polisi Nomor: 503/K/IV/2015/RESTRO JAKPUS, 13 April 2015,

2. Laporan Polisi Nomor: LP/670/VI/2015/ Bareskrim Polri, 02 Juni 2015,

3. Laporan Polisi Nomor: TBL/128/II/2016/ Bareskrim Polri, 10 Februari 2016,

4. Laporan Polisi Nomor: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri, 14 April 2016,

5. Laporan Polisi Nomor: LP/109/V/2017/SPKT; Polres Bantul, 24 Mei 2017.

Bahwa dari 5 (Lima) laporan tersebut hanya LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri yang berlanjut hingga ke persidangan di PN Bantul, itupun saat ini mulai terungkap rekayasa hukumnya yaitu ada orang yang telah menyiapkan dana agar Hoky masuk penjara, salah satu nama penyandang dananya adalah Suharto Juwono, termasuk dugaan adanya surat palsu yang diduga dibuat oleh oknum penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Polri, dimana saat ini oknum penyidik tersebut telah dilaporkan dan sedang diproses oleh Propam Mabes Polri.

Hoky mengatakan sebagai seorang Ketum Apkomindo, “Saya sangat siap menghadapi seluruh perkara rekayasa hukum baik perdata maupun pidana serta yakin satu persatu akan dapat saya atasi dengan baik, sebab saya banyak memperoleh pertolongan dari teman-teman yang entah bagaimana caranya, tiba-tiba bisa dikirimkan oleh Tuhan untuk menolong saya, lalu entah bagaimana caranya, saya diberikan kemampuan menghadapinya serta mengatasinya semua permasalahan yang ada, jadi saya semakin percaya diri, sebab saya pada posisi yang benar, sehingga semua terasa mudah, hanya memang membutuhkan proses waktu dan kesabaran, pesan saya adalah kita jangan mempermainkan hukum dan kita jangan takut dengan masalah hukum, melainkan kita harus taat akan hukum, karena negara kita adalah negara hukum."

Sementara itu, Ketua Umum PPWI yang dimintai pendapatnya terkait masalah yang dihadapi Pak Hoky tersebut menyatakan turut prihatin atas beban persoalan organisasi Apkomindo yang cukup pelik tersebut. Namun, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 tersebut menyarankan agar semua pihak dapat menempuh cara-cara yang baik, beradab dan bermartabat.

"Saran saya, sebaiknya semua pihak dapat menempuh jalan penyelesaian yang lebih beradab dan bermartabat. Jalur hukum adalah salah satu cara yang baik yang disediakan negara. Tapi, menyelesaikan secara kekeluargaan adalah budaya kita yang perlu ditempuh. PPWI siap memediasi kedua pihak jika diperlukan. Peran Apkomindo dalam pembangunan bangsa cukup penting, jadi segeralah diakhiri pertikaian antar pihak, dan jalin persatuan dalam membesarkan organisasinya," ujar Wilson kepada Hoky saat bertandang ke Sekretariat PPWI Nasional di Bilangan Slipi, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. (HWL/Red)

Untuk Jaga Netralitas ASN, Sekret Presiden Lakukan Sosialisasi

Sekretariat Presiden (Setpres) selaku lembaga kepresidenan di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Kedua pihak menyosialisasikan aturan-aturan kampanye Pemilihan Presiden 2019 dalam kaitannya dengan netralitas ASN lembaga kepresidenan.

"Hari ini kami mengundang teman-teman Bawaslu dan KPU untuk memberi penjelasan kepada jajaran Setpres, Sesmil, dan Paspampres yang tentunya di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Semua unsur staf hadir supaya semua paham aturan-aturan KPU," ujar Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dalam pernyataan pers bersama pada Senin, 24 September 2018.

Sosialisasi aturan kampanye berlangsung selama kurang lebih dua jam dengan menghadirkan Kepala Biro Teknis dan Masyarakat (Tekmas) KPU Nur Syarifah dan Kepala Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Bawaslu La Bayoni.

Untuk diketahui, sosialisasi yang digelar hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sosialisasi serupa digelar pada 17 September 2018.

"Yang pertama minggu lalu di jajaran pimpinan, yang berikutnya (hari ini) ada unsur staf pelaksana. Tadi sudah didengar langsung oleh semua jajaran dan staf Paspampres. Kami sendiri sudah dijelaskan oleh KPU dan Bawaslu mengenai rambu-rambu yang harus kita ikuti," tutur Kasetpres.

Dalam acara sosialisasi itu, Kasetpres menyampaikan komitmen Sekretariat Presiden untuk menerapkan dan memperhatikan seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu agar tidak mengganggu netralitas ASN dan menimbulkan pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye.

"Tadi sudah diberi penjelasan oleh KPU dan Bawaslu. Di sini juga saya hadirkan protokol Kementerian Luar Negeri sehingga ketika Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri beliau yang menangani di luar negeri bisa paham aturan mana yang bisa kita gunakan dan mana yang harus dipahami dan dihindari," ungkapnya.

Kepala Biro Tekmas KPU Nur Syarifah, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan bahwa tugas Presiden yang kebetulan juga kandidat calon presiden tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang tetap melekat kepada Presiden baik dalam kapasitasnya selaku kepala negara maupun kandidat presiden ialah pengamanan, keprotokolan, dan kesehatan.

"ASN yang melekat kepada lembaga kepresidenan tetap harus bekerja dengan baik sesuai dengan prosedurnya. Prinsipnya adalah profesional dan proporsional sesuai dengan tugas-tugas kelembagaannya. Tetap harus netral dalam kapasitas ketika berhadapan dengan kandidasi untuk Pilpres 2019," imbuhnya.

Adapun Bawaslu dalam acara ini menitikberatkan pada penyampaian PKPU Nomor 23 Tahun 2018 sebagai objek yang akan diawasi oleh lembaga pengawas pemilu itu selama masa kampanye.

"Dalam kaitan dengan pelaksanaan peran ASN Sekretariat Presiden, Bawaslu telah memberikan penjelasan lebih jauh bagaimana posisi ASN dalam sekretariat kepresidenan untuk memfasilitasi tugas-tugas yang dijalankan oleh Presiden," ujar La Bayoni.


Jakarta, 24 September 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden

Bey Machmudin

HUT PROVINSI SULAWESI BARAT KE-14, SUKRI UMAR BEBERKAN HAL-HAL YANG HARUS DIA LAKUKAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengangkat Thema " MEMBANGUN SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI "   Pada perayaan Ulang Tahun ke-14 Provinsi ke-33 di Indonesia ini. Rangkaian perayaan sudah dimuali sejak beberapa hari yang lalu  hingga digelarnya Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Sulawesi Barat kemarin tanggal 22 September 2018.

Kami temui di Rumahnya Sukri Umar anggota DPRD Provinsi Sulbar dari Fraksi Demokrart  anak muda yang penuh potensi dan harapan masa depan Sulawesi Barat ini membeberakan kepada Advertorial Warta Warga Sulbar beberapa hal yang perlu dilakukan kedepan. Mengawali bincang-bincang bersama Sabtu ( 22 September 2018 ) diberanda rumah Nya yang teduh itu sembari mengucapkan :

" Saya Ucapkan Selamat HUT Provinsi Sulawesi Barat, Semoga kedepan Sulawesi Barat semakin Maju dan berkembang Sejajar dengan Provinsi pendahulunya dan Malqbi. Saya juga mengapresiasi semua Pihak yang telah bersama-sama membangun Sulbar Sehingga Sulbar menjadi seperti apa yang kita rasakan saat ini " Kata Sukri .

Pada bagian Lain Sukri Umar membeberkan hal-hal yang perlu Dia Lakukan secara bersinergi dengan semua Pihak yang terlibat dengan para Stockholder untuk kemajuan Sulawesi Barat petikan Wawancaranya yang panjang lebar mengungkap perasaan hatinya itu akan dimuat pada bagian lain agar lebih fresh ***


BERSAMBUNG

DR H SUHARDI DUKA, MM JADI KETUA TIMSES PRABOWO - SANDIAGA UNO, INI RESPONS PENGURUS DPD PD SULBAR

Laporan : Muhammad Nur OKT

Lewat Group WA Demokrat Sulbar tadi malam tanggal 18 September 2018 diketahui bahwa Timses Bakal Calon Presiden Prabowo - Sandiaga Uno di Sulawesi Barat resmi menunjuk Mantan Bupati Mamuju 2005 - 2010 dan 2010 - 2015 yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat sebagai Ketua Tim Pemenangan  Prabowo - Sandiaga Ini di Pilpres 2019.

Tampilnya Ketua MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Barat mendapat respon dari kubu Partai Demokrat Sulawesi Barat.

Sukri Umar Pengurus Teras DPD Partai Demokrat Prov Sulbar yang juga anggota DPRD Prov Sulawesi Barat lewat Group WA  Partai Demokrat Sulbar mengungkapkan perasaanya mengatakan bahwa " Beberapa saat yg lalu rapat koalisi prabowo sandi yg diinisiasi partai gerindra sulbar bersama PAN, PKS dan partai pendukung lainnya menetapkan DR SUHARDI DUKA sebagai ketua koalisi pemenangan prabowo sandi, sekertaris hajrul malik PKS, dan bendahara dari partai gerindra dan PAN " .
" Kita bersyukur Demokrat ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan " Ujar Sukri Umar.

" ALHAMDULILLAH " Kata Mas Firman Anggota DPRD Fraksi Demokrat yang juga salah seorang Pengurus Teras Partai Berlambang Mercy Sulawesi Barat.
Mendengar berita ini hampir semua pengurus DPD PD Sulbar merasa DR H Suhardi Duka memang pantas ditunjuk sebagai Ketua TIMSES PRABOWO- Sandiaga Uno di Sulawesi Barat kiprahnya sebagai Politisi handal dan kepiawaiannya meracik strategi Politik memenangkan Partai Demokrat di Sulbar pada Pemilu 2014 yang lalu dianggap pantas untuk menduduki jabatan Ketua Timses.
" Pa SDK memang Pantas untuk jabatan itu dilihat dari penggalan pengalaman selama berkarier di Politik Pa SDK adalah salah satu Politisi terbaik yang dimiliki Sulbar saat ini " .

Wakil Sekertaris DPD PD Sulbar Muhammad Nur menyebutkan Apapun yang dipimpin oleh Pa SDK ( sebutan akrab Pa Suhardi Duka ) akan berakhir dengan Sukses " Semoga ***

HUT PARTAI DEMOKRAT KE 17 DI SULBAR , SDK KITA HARUS MENANG

Laporan : Muhammad Nur

HUT Partai Demokrat yang Ke 17 yang jatuh tepat hari ini Minggu tanggal 9 September 2018 yang dirangkaikan dengan HUT Ketua Umum Partai Demokrat Bpk SBY yang ke - 69 diperingati oleh Pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat.

Dengan mengambil tempat di Sekretariat DPD PD Sulbar di Jln Husni Thamrin No 17 Mamuju acara ini digelar dalam suasana yang sederhana namun hikmat.

Nampak hadir selain Ketua DPD PD Sulbar Bpk SDK serta jajaran Pengurus, Ketua DPRD Kab Mamuju Ibu Hj Suraidah Suhardi Anggota DPRD Prov Sulbar dan Kabupaten Mamuju dari Fraksi Demokrat, para caleg tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Dalam kata sambutannya Ketua DPD PD Sulbar menekankan perlunya saling bersinergi antara semua Calon mulai dari Calon Tingkat Kabupaten Hingga ke calon Tingkat Pusat dengan begitu kita akan memenangkan pertarungan pada Pemilu 2019 .

" Kita harus menang untuk mengulang kemenangan pada Pemilu 2014 yang lalu, tak ada kemenangan tanpa perjuangan jadi untuk tampil kembali sebagai pemenang kita harus bekerja keras dan lebih fokus pada kerja nyata ditengah masyarakat saatnyalah kini kita buktikan bahwa kita dekat dengan mereka " Ujar SDK serius.

" Kalau sudah berupaya keras dan tidak bisa keluar sebagai Juara minimal jadi juara dua " Kata Pa SDK.

Acara berlanjut dengan pemotongan dua buah tumpeng HUT Partai Demokrat ke 17 dan Kue HUT Ketua Umum PD Bpk SBY oleh Ketua DPD PD Sulbar Bpk SDK yang kemudian diserahkan kepada Kader Tertua Bpk H Sukardi M Noer dan yang termuda Rara ***